Athianews.id || Palu – Senin pagi (13/4/2026), di bawah langit Palu yang masih adem dengan rintik hujan di beberapa titik, wajah baru Kota Palu benar-benar tampak di halte-halte. Sebuah perubahan yang bukan hanya kasat mata, tetapi juga menyentuh cara kerja birokrasi secara fundamental. Demikian pengamatan penulis dalam Serial Diskusi Hadianto Rasyid bagian ketiga.
Di 110 titik halte (30 halte baru dan 80 titik pemberhentian/bus stop), dengan 24 unit armada bus aktif, ribuan aparatur sipil negara (ASN) berdiri, menunggu, lalu bergerak serentak menaiki Bus TransPalu.
"Ihh… enak lee..!" celetuk seorang ASN, menggambarkan fase awal adaptasi terhadap sistem baru yang sebelumnya menuai pro-kontra.
Namun di balik kesan ringan tersebut, kebijakan ini berdiri di atas fondasi yang serius: disiplin aparatur, efisiensi ekonomi, legitimasi hukum, dan kini sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional.
Disiplin Kolektif: Mobilitas sebagai Bagian dari Sistem Kerja
Bus TransPalu bukan sekadar alat angkut. Ia telah diintegrasikan ke dalam sistem kerja ASN. E-Absensi Hadirku dimulai sejak dalam bus. Perjalanan menjadi bagian dari kinerja.
Hal ini menggeser paradigma lama—dari kerja berbasis lokasi menuju kerja berbasis sistem. Efeknya, kontrol disiplin meningkat, waktu kerja lebih terstruktur, dan mobilitas menjadi terorganisir secara kolektif.
Efisiensi Nyata: Rp53 Miliar di Kantong Masyarakat
Penulis memaparkan perhitungan efisiensi berdasarkan parameter operasional: 24 unit bus dengan 3 trayek per hari menghasilkan sekitar 3.240 penumpang harian.
Dengan tarif per penumpang Rp5.000, biaya transportasi warga via bus mencapai sekitar Rp16,2 juta per hari atau sekitar Rp5,9 miliar per tahun.
Sebagai perbandingan, penggunaan kendaraan pribadi dengan biaya rata-rata Rp50.000 per orang per hari menghasilkan angka sekitar Rp162 juta per hari atau sekitar Rp59,1 miliar per tahun.
Artinya, kebijakan ini mengefisiensikan sekitar Rp53,2 miliar per tahun.
Dalam perspektif fiskal, dengan gelontoran APBD Kota sekitar Rp17 miliar, sementara terjadi efisiensi masyarakat sekitar Rp53 miliar, maka terdapat net benefit sekitar Rp36 miliar per tahun.
Penulis menyayangkan bahwa angka-angka ini—yang kerap disampaikan Wali Kota Hadianto Rasyid di Podcast Sarabba Channel maupun dalam Apel Akbar saat gong WFH/WFA ditabuh di Lapangan Vatulemo pada Jumat (10/4/2026)—tidak banyak dicermati secara saksama, termasuk oleh sejumlah legislator di DPRD Kota Palu.
Mandat Konstitusional: RPJMD sebagai Dasar Kewajiban
Program ini bukan improvisasi kebijakan, apalagi langkah "tiba masa tiba akal". Ia merupakan turunan dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang telah dilegitimasi secara politik, dituangkan dalam RPJMD, dan menjadi dasar penyusunan APBD.
Dengan demikian, implementasi Bus TransPalu adalah kewajiban pemerintahan, bentuk akuntabilitas politik, serta konsistensi pelaksanaan dokumen hukum daerah.
Sinkronisasi Nasional: Sejalan dengan Kebijakan WFH/WFA
Yang memperkuat legitimasi kebijakan ini adalah kesesuaiannya dengan arah Pemerintah Pusat. Kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) yang didorong pemerintah pusat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas kerja, menekan biaya operasional, dan mengurangi beban mobilitas harian.
Di titik ini, langkah Pemerintah Kota Palu dinilai menarik. Alih-alih hanya menerapkan WFH/WFA secara administratif, Wali Kota Hadianto Rasyid mengombinasikannya dengan:
* Pengendalian mobilitas fisik melalui Bus TransPalu
* Pengaturan ritme kerja ASN secara kolektif
* Efisiensi energi berbasis sistem transportasi publik
Artinya, Palu tidak sekadar mengikuti kebijakan pusat, tetapi secara cerdas menerjemahkannya secara operasional di tingkat daerah. WFH/WFA mengurangi kebutuhan mobilitas, sementara Bus TransPalu mengefisienkan mobilitas yang tersisa.
"Ini adalah bentuk policy alignment, di mana Pemerintah Pusat berbicara fleksibilitas kerja, Pemkot menjawab dengan rekayasa mobilitas," tulis penulis.
Narasi Kontra: Tetap Ada, Tetap Relevan
Penulis mengakui bahwa kritik terhadap skema kerja sama pihak ketiga, transparansi kontrak, hingga dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tetap menjadi bagian penting dalam pengawasan publik.
Namun secara hukum, penulis menjelaskan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) sangat berbeda dengan kontrak eksekusi. MoU justru berada dalam kewenangan Wali Kota, lalu dijabarkan menjadi kontrak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Unsur tipikor harus memenuhi kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan.
Publik menilai bahwa proses Laporan Polisi (LP) yang saat ini dalam fase penyelidikan di Polda Sulawesi Tengah lebih pada upaya framing kelompok tertentu, yang memang kerap muncul dalam dinamika demokrasi. Penulis menegaskan bahwa publik terus menempatkan profesionalitas Polri di atas segala asumsi, apalagi sekadar nyinyiran belaka.
Penutup: Dari Halte ke Sistem Pemerintahan
Hari pertama ASN naik bus pada 13 April 2026 bukan sekadar cerita transportasi. Penulis menyebutnya sebagai titik temu antara disiplin birokrasi, efisiensi ekonomi, mandat konstitusional, dan sinkronisasi kebijakan nasional.
"Ihh… enak lee..! mungkin terdengar sederhana. Namun di baliknya terdapat satu pesan kuat: bahwa ketika kebijakan pusat dan daerah berjalan searah, maka perubahan tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi nyata—dari halte, ke jalan, hingga ke sistem pemerintahan itu sendiri," pungkas penulis. (*)
Oleh: Yahdi Basma, SH
Sastrawan Politik Palu
